Meski tak seheboh Aksi Bela Tauhid Jilid 1 (26 Oktober 2018), Aksi Bela Tauhid Jilid 2 yang kerap disebut Aksi 211, tetap digelar pada 2 November 2018. Salah satu desakan yang gencar digelontorkan FPI adalah pengakuan pemerintah bahwa bendera yang dibakar anggota Banser di Garut Jabar (22 Oktober 2018) adalah bendera tauhid, bukan bendera HTI.
Jubir FPI Slamet Ma'arif. (youtube.com/watch?v=T88uBrmt338)
Desakan itu disampaikan Jubir FPI Slamet Ma'arif sehari menjelang Aksi 211 di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).
Slamet menyebut, berdasarkan bukti, fakta, dan undang-undang ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar adalah bendera tauhid. Namun, baik PBNU pemerintah hingga saat ini belum memberikan pengakuan. Slamet pun meminta aparat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pembakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.
Wapres Jusuf Kalla (JK). (Tribunnews.com)
Terkait desakan FPI tersebut, Wapres Jusuf Kalla (JK) memberikan jawaban yang tegas dan menohok. Menurut JK, seperti dikutip news.detik.com (02 November 2018), pemerintah tidak perlu memberikan pengakuan karena pemerintah tidak pernah membuat aturan terkait bendera, seperti bendera hitam bertuliskan tauhid. Kalau ada yang menganggap sebagai bendera tauhid, tegas JK, silakan saja sesuai kepercayaannya masing-masing.
Sebuah jawaban yang tegas dan menohok! Sebuah desakan yang aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa FPI begitu ngotot mendesak pemerintah memberikan pengakuan bahwa bendera yang dibakar Banser adalah bendera tauhid?
Kenapa pernyataan itu disampaikan FPI saat berada di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi? Ada hubungan apa? Apakah desakan itu merupakan bagian dari sebuah "jebakan Batman"?
Dari berbagai kajian yang dilakukan NU, sudah jelas dan tegas dinyatakan tidak ada bendera tauhid. Tauhid erat kaitannya dengan keyakinan untuk meng-esa-kan Allah, yang bersemayam di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan diamalkan dalam hidup keseharian.
Kalau pemerintah terus didesak memberikan pengakuan, terus apa motifnya? Ada yang berspekulasi bahwa desakan agar pemerintah mengakui bendera tauhid merupakan "jebakan Batman" untuk memperkeruh suasana sehingga Banser dan NU tersudutkan sebagai pihak yang telah menistakan agama sehingga bisa dengan mudah dikapitalisasi menjadi isu politik.
Imbasnya diduga bakal menghantam Jokowi yang dinilai telah melindungi Banser dan NU sebagai penista agama. Suasana politik yang gaduh seperti di Pilkada 2017 DKI pun diprediksi bakal kembali terulang.
Yang masih belum bisa terjawab, kenapa FPI menyampaikan desakan agar pemerintah mengakui bendera tauhid saat berada di markas Prabowo-Sandi? Tentu hanya Timses Prabowo-Sandi yang bisa menjawabnya.
Namun, JK tampaknya telah mencium adanya skenario "jebakan Batman" yang jahat dan bakal memperkeruh suasana menjelang Pilpres 2019, sehingga mampu memberikan jawaban yang cerdas, jelas, dan tegas sekaligus menohok! ***
baca sumber
